PENGGUNAAN DANA BOS YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2017 | GORESAN PENA GURU

0

Pada tanggal 2 Agustus 2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 resmi diundangkan sebagai revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 secara rinci dijelaskan mulai dari cut off, hingga prosedur penggunaan dana BOS. Dari penggunaan Dana Bos tersebut ada beberapa item yang harus diperhatikan oleh sekolah, yakni Penggunaan Dana BOS yang tidak diperkenankan.

Ada 15 poin yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk:

  1. disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. membeli  software/perangkat  lunak  untuk  pelaporan  keuangan BOS atau software sejenis;
  4. membiayai  kegiatan  yang  tidak  menjadi  prioritas  sekolah  dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
  5. membayar   iuran   kegiatan   yang   diselenggarakan   oleh   UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya    transportasi    dan   konsumsi   peserta didik/pendidik/tenaga   kependidikan  yang mengikuti kegiatan tersebut;
  6. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  9. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  10. membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;
  11. membeli  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS)  dan  bahan/peralatan  yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. menanamkan saham;
  13. membiayai   kegiatan   yang   telah   dibiayai   dari   sumber   dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  14. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  15. membiayai  kegiatan  dalam  rangka  mengikuti  pelatihan/ sosialisasi/pendampingan     terkait program BOS/perpajakan program  BOS  yang diselenggarakan lembaga di   luar  dinas pendidikan  provinsi/kabupaten/kota  dan/atau  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Larangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tercantum dalam JUKNIS BOS PERMENDIKBUD NOMOR26 TAHUN 2017

Post a Comment

 
Top